Jakarta, 16 Desember 2025 - Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) dan APNI tengah mencermati penerapan denda administratif Rp6,5 miliar per hektar sesuai KepMen ESDM 391 yang dinilai memberikan tekanan yang cukup besar bagi pelaku usaha. Dalam diskusi konsolidasi, asosiasi mengharapkan adanya penyesuaian perhitungan denda agar lebih proporsional dengan nilai ekonomi dan fluktuasi harga nikel saat ini serta karakteristik industri nikel guna menjaga stabilitas industri. Selain menyoroti pentingnya akurasi verifikasi luasan lahan di lapangan, para pelaku industri mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Sebagai langkah proaktif, asosiasi akan segera menghimpun fakta lapangan sebagai bahan diskusi konstruktif bersama pemerintah demi mewujudkan kebijakan yang adil dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.

News Flash